Home / Parlemen

Rabu, 15 Oktober 2025 - 09:13 WITA

Komisi II DPRD Boalemo Dorong Penambahan Pangkalan dan Kuota LPG 3 Kg di Desa Bongo II

BOALEMO (JM) – Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Desa Bongo II untuk membahas kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram yang semakin dirasakan warga, Rabu 15/10/2025.

Kelangkaan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kebutuhan harian masyarakat, terutama rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. Dalam RDP tersebut, anggota Komisi II DPRD Boalemo, Harijanto Mamangkey, menyampaikan bahwa pihaknya merekomendasikan pemerintah daerah untuk menambah jumlah pangkalan gas LPG di Desa Bongo II yang berbatasan dengan Desa Pangea.

“Kami berharap pemerintah daerah bersama pihak Pertamina dapat menambah jumlah pangkalan, sekaligus memastikan distribusi gas LPG berjalan merata dan tepat sasaran,” ujar Harijanto.

Ia menekankan bahwa pengawasan perlu diperketat untuk mencegah penyimpangan distribusi yang dapat memicu ketimpangan pasokan dan spekulasi harga di masyarakat.

Saat ini rata-rata kuota distribusi di setiap pangkalan hanya sekitar 2.800 tabung per hari. Komisi II menilai jumlah tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina Patra Niaga, agar pasokan dan jumlah pangkalan dapat ditingkatkan.

Dalam RDP tersebut juga terungkap bahwa harga gas LPG 3 kilogram di Desa Tangga Barito, Dusun Moliulo, mencapai Rp50.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

“Asas keadilan dalam distribusi gas LPG ini harus dipastikan berjalan. Kondisi ini perlu ditangani serius agar masyarakat kecil tidak terus dirugikan,” tegas Harijanto.

Komisi II DPRD Boalemo berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penyediaan LPG 3 kilogram agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Share :

Baca Juga

Parlemen

Banggar DPRD Boalemo Matangkan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

Parlemen

KPK Ingatkan Deprov Gorontalo, Penyelesaian Masalah Sawit Harus Tuntas

Parlemen

DPRD Pohuwato Minta Pemerintah Segera Cairkan TPP 50 Persen ASN

News

Meyke Camaru Soroti Pertanggungjawaban TAPD dalam Pembahasan Anggaran

Parlemen

KPK Mulai Telisik Permasalahan Sawit Gorontalo Mulai 10 November

Parlemen

Banggar DPRD Soroti Rendahnya Target Retribusi Daerah di KUA-PPAS 2026

Parlemen

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Desa Huntu Utara, Serap Aspirasi Terkait PAD dan Dana Provinsi

Parlemen

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Boalemo Sampaikan Catatan Kritis atas Perubahan APBD 2025