BOALEMO (JM) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menegaskan pentingnya menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pandangan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hariyanto Mamangkey, dalam rapat paripurna DPRD Boalemo.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Proses penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta disinkronkan dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025–2029 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Setiap rupiah anggaran harus disalurkan tepat sasaran, berbasis data terpadu yang valid, dan mampu memberdayakan masyarakat untuk keluar dari rantai kemiskinan,” ujar Hariyanto.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan dan sanitasi. Menurutnya, masih banyak warga Boalemo yang tinggal di rumah tidak layak huni dan belum memiliki akses jamban sehat.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi ASN, terutama di sektor pendidikan, serta membuka ruang dialog dengan organisasi profesi guru.
Dalam sektor perikanan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong optimalisasi pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) di wilayah pesisir Boalemo untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil agar biaya operasional dapat ditekan dan pendapatan nelayan meningkat.
Hariyanto juga mengingatkan bahwa Perda APBD merupakan produk bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Karena itu, ketika program bantuan dari APBD diserahkan kepada masyarakat, semangat kebersamaan dalam proses pembahasan anggaran harus tetap dijaga.
“Pokok-pokok pikiran Fraksi PDI Perjuangan ini diharapkan dapat diakomodir menjadi bagian dari dokumen resmi DPRD, serta menjadi bahan dalam penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan daerah ke depan,” tutup Hariyanto.
