GORONTALO (JM) – Polemik terkait anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) kembali memanaskan hubungan antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Gorontalo. Legislator Partai Golkar, Ghalib Lahidjun, secara tegas mengingatkan agar pokir tidak dijadikan alat “saling sandera” antara DPRD dan pemerintah daerah, yang justru berpotensi merusak stabilitas hubungan kelembagaan.
“Pokir itu memang hak anggota DPRD, dan wajar jika diperjuangkan karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Ghalib Lahidjun, saat diwawancarai usai rapat kerja Komisi IV, Selasa (5/8/2025). Namun, ia mengkritik keras praktik tarik-menarik anggaran pokir yang belakangan ini justru menjadi batu sandungan dalam relasi eksekutif dan legislatif.
Ghalib menyoroti tertundanya sidang paripurna DPRD Gorontalo baru-baru ini, yang menurutnya hanya dipicu oleh polemik seputar pokir.
“Bisa dibayangkan, paripurna kemarin harus tertunda hanya gara-gara soal itu (pokir). Ini menjadi preseden buruk,” ungkapnya.
Sebagai bentuk sikap pribadi, Ghalib menyatakan keinginannya untuk mengembalikan alokasi pokir miliknya kepada pemerintah daerah. Ia menyebut anggaran sebesar Rp200 juta, yang semestinya menjadi jatah pokir setiap anggota DPRD, lebih baik dikelola langsung oleh pemerintah untuk mendukung kebutuhan OPD, khususnya yang menjadi mitra Komisi IV.
“Saya tidak mau saling menyandra hanya demi kepentingan pokir. Ini bukan soal siapa dapat apa, tapi bagaimana anggaran itu betul-betul berpihak ke masyarakat,” tegas Ghalib.
Menurutnya, DPRD harus bijak dalam menempatkan fungsi anggaran sesuai tupoksi kelembagaan, yakni fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan. Ia mengingatkan, dominasi DPRD dalam menarik seluruh anggaran menjadi kewenangan legislatif justru akan mencederai esensi kemitraan yang sehat dengan eksekutif.
“Toh kalau saya kembalikan ke pemerintah, uang itu juga akan kembali ke masyarakat. Tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Ghalib pun berharap sikapnya ini bisa menjadi refleksi bagi para koleganya di DPRD agar lebih mengedepankan semangat kolaborasi, bukan ego sektoral dalam mengelola anggaran publik.
“Saya memilih mengembalikan ruang pengelolaan pokir ini ke pemerintah. Mari kita perbaiki relasi ini, demi pelayanan yang lebih baik kepada rakyat,” pungkasnya.
