GORONTALO (JM) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, BPJS Kesehatan Gorontalo, serta para anggota dan pimpinan komisi pada Senin (15/9/2025). Rapat tersebut membahas optimalisasi sistem pelayanan kesehatan di daerah, sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi mahasiswa peduli kesehatan pekan lalu di kantor Deprov.
Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kualitas layanan kesehatan di Gorontalo.
“Harus ada evaluasi regulasi. Komisi IV akan berkoordinasi dengan BPJS pusat dan Kementerian Kesehatan karena ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah. Misalnya pelayanan hanya sampai pukul 14.00. Selain itu, pola komunikasi antara DPRD, BPJS, dan Dinas Kesehatan juga perlu dibenahi,” ujarnya.
Hamzah menambahkan, sejumlah keluhan warga masih muncul seperti pelayanan obat. Meskipun BPJS mewajibkan rumah sakit menjalin jejaring dengan apotek luar, kenyataan di lapangan masyarakat tetap harus membayar.
Anggota Komisi IV, Sri Darsianti Tuna, menilai BPJS perlu melakukan evaluasi rutin di rumah sakit. Sementara itu, Gustam Ismail menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan BPJS.
Komisi IV memastikan pembahasan akan berlanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan. RDP ini akan melibatkan seluruh direktur rumah sakit di Gorontalo, dinas kesehatan kabupaten/kota, serta instansi terkait.
