GORONTALO (JM) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya mengambil sikap tegas setelah mencermati rentetan polemik yang muncul dalam penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 serta dinamika kebijakan kepemudaan sepanjang tahun.
Sikap tersebut tertuang dalam rekomendasi resmi yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IV, Hamzah Muslimin, pada Konferensi pers diruang rapat komisi IV, Selasa 25/11/2025.
Dalam rekomendasi yang bernada keras itu, Komisi IV mengatakan bahwa kesalahan kebijakan teknis GHM telah menimbulkan kegaduhan yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Keputusan sepihak panitia yang dipimpin Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Danial Ibrahim, dinilai telah menyeret Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi sasaran kritik publik hanya karena lemahnya koordinasi internal.
Komisi IV menyebut kondisi ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi telah menyentuh aspek stabilitas politik, sosial, dan pemerintahan. Terlebih lagi, koordinasi antara Dispora dan Pemerintah Kota Gorontalo yang menjadi lokasi penyelenggaraan GHM turut dinilai rapuh dan mengancam keberlangsungan kegiatan.
Tak berhenti di situ, keresahan peserta juga menjadi perhatian serius DPRD. Kebijakan teknis yang memunculkan kesan pemanfaatan kontribusi peserta untuk kepentingan pencitraan pimpinan disebut sebagai tindakan yang tidak etis dan mencederai kepercayaan publik.
Pada sektor kepemudaan, Komisi IV menegaskan bahwa selama ini telah berulang kali memberikan ruang dialog, rapat, dan koordinasi. Namun, sikap tertutup dan minimnya komunikasi dari pihak Dispora menyebabkan kegiatan kepemudaan berulang kali menimbulkan benturan dengan organisasi pemuda.
Melihat rangkaian persoalan tersebut, DPRD melalui Komisi IV akhirnya menyampaikan tiga rekomendasi tegas:
Pertama, Komisi IV merekomendasikan penonaktifan Kepala Dispora, Danial Ibrahim, dan meminta pemerintah menunjuk pelaksana tugas baru sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menata ulang manajemen kepemudaan serta pelaksanaan GHM.
Kedua, DPRD mendesak agar tampilan medali GHM segera diperbaiki. Komisi IV menilai penulisan nama tokoh tertentu tanpa mempertimbangkan etika, proporsionalitas, serta sumber pembiayaan dari peserta, telah memicu ketegangan politik yang tidak perlu. DPRD memberikan dua opsi: menambahkan nama Wakil Gubernur untuk menjaga kebersamaan kepemimpinan, atau menghilangkan seluruh unsur nama tokoh demi menjaga netralitas dan menghindari politisasi.
Ketiga, Komisi IV menegaskan agar Dispora membuka diri, memperbaiki komunikasi, dan membangun kolaborasi yang sehat dengan organisasi kepemudaan. Bagi DPRD, pembangunan pemuda tidak boleh dibangun pada ego sektoral, tetapi melalui partisipasi, transparansi, dan keterlibatan generasi muda secara utuh.
Komisi IV berharap rekomendasi ini menjadi langkah konkret untuk menghentikan polemik, menata ulang tata kelola kegiatan kepemudaan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan GHM 2025.
