Home / Headline

Kamis, 17 April 2025 - 20:59 WITA

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tindak Lanjuti Persoalan Retribusi Lahan Eks HGU di Desa Tolotio

Gorontalo (JM) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya menyelesaikan persoalan retribusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan pada 2 Maret 2025.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Desa Tolotio dilakukan sebagai respon atas aduan masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I melakukan dialog langsung dengan warga dan pemerintah desa untuk menggali informasi di lapangan.

“Dari hasil kunjungan, kami menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022 telah menerbitkan surat keputusan Bupati terkait retribusi lahan eks HGU,” ujar Fadli, Kamis (17/4/2025).

Dengan adanya surat keputusan tersebut, menurut Fadli, langkah selanjutnya tinggal menunggu penerbitan surat legalitas kepemilikan bagi masyarakat penerima retribusi lahan.

“Pada prinsipnya, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, tentu kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Headline

Sprindik Diduga Cacat Prosedur, Marten Basaur Lapor Ke Propam Polda Gorontalo

Headline

DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Aksi Panggung Bermuatan Pornografi, Hasilkan Dua Rekomendasi

Headline

Pansus Sawit Deprov Gorontalo Gerak Cepat Bongkar Masalah Perkebunan Sawit

Headline

DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Perencanaan Pembangunan Inklusif Lewat Musrenbang RKPD 2026

Headline

Pansus Sawit Deprov Gorontalo Kunjungi Boalemo, Temukan Ketidaktahuan Koperasi Soal Lahan Plasma

Headline

Komitmen Negara untuk Buruh; Refleksi Atas Pernyataan Mensesneg

Headline

Peringati Hari Pancasila, DPD PDI-Perjuangan Provinsi Gorontalo Tegaskan Komitmen Pertahankan Ideologi Bangsa

Headline

Percepat Pendaftaran 3,2 Juta Hektare Tanah Ulayat, Menteri AHY: Pemerintah Hadir Menjamin dan Melindungi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat