BOALEMO (JM) – Pemerintah Kabupaten Boalemo bergerak cepat merespons instruksi pusat dan kepolisian dalam upaya menekan angka inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang Video Conference (Vidcon), Rabu (18/02/2026).
Rapat tersebut menindaklanjuti surat Kapolda Gorontalo Nomor: B/340/II/2026/Ditreskimsus perihal permohonan pembukaan Toko/Lapak Pengendali Inflasi di setiap pasar. Wakil Bupati Boalemo menyatakan dukungan penuh atas inisiasi ini untuk memastikan ketersediaan produk Bulog seperti beras SPHP dan Minyakita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, muncul catatan kritis bagi para pejabat daerah. Sekjen menyampaikan adanya laporan bahwa banyak Kepala Dinas (Kadis) yang tidak turun langsung ke lapangan. Kurangnya pengawasan langsung ini ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo memberikan imbauan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang tergabung dalam Satgas Pengendalian Inflasi.
“Kami menghimbau kepada seluruh OPD teknis dalam Satgas Inflasi agar segera turun langsung ke lapangan. Lakukan tindakan nyata dan ambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan harga di wilayah masing-masing. Jangan hanya di balik meja,” tegas pimpinan rapat.
Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan Kabag Ekonomi, Ruslan Djibu, Kabupaten Boalemo tengah menghadapi tantangan pada dua komoditas utama:
Cabai Rawit: Menempati peringkat 6 dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi.
Telur Ayam Ras: Menempati peringkat 2 dari 20 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH.
Kadis Perindagkop Boalemo melaporkan bahwa saat ini Toko Hi Mart di Kecamatan Tilamuta telah resmi menjadi Toko Pengendali Inflasi. Saat ini, tim sedang melakukan identifikasi di kecamatan lain untuk memperluas jaringan toko serupa.
Plt. Sekda Boalemo mengingatkan bahwa momentum menjelang puasa dan lebaran selalu dibarengi dengan lonjakan permintaan masyarakat. “Potensi kenaikan IPH akan berlangsung lama jika tidak segera diintervensi. Tim Inflasi Daerah harus ‘gercep’ (gerak cepat) melakukan langkah taktis yang langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat,” pungkasnya. (JM)
