BOALEMO (JM) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 21/11/2025. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh juru bicara fraksi, Harijanto Mamangkey.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo atas penyampaian nota keuangan dan dokumen Ranperda APBD 2026. Fraksi menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal nasional yang semakin ketat.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi fiskal tahun 2026 yang diperkirakan mengalami tekanan akibat penurunan signifikan transfer ke daerah, termasuk DBH, DAU, dan DAK. Kondisi tersebut dinilai akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mempertahankan kualitas belanja publik dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam pandangan umumnya, fraksi menilai langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah daerah sebagai pilihan yang tepat, sepanjang tidak mengurangi layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, pemanfaatan aset, dan pengembangan potensi ekonomi lokal juga dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Terkait struktur belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah memastikan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer disusun secara terukur dan berorientasi output. Setiap anggaran diminta diarahkan pada kegiatan efektif yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Fraksi juga mencermati defisit anggaran sebesar Rp100 juta yang akan ditutupi dari SILPA tahun sebelumnya dan menyebutnya sebagai langkah realistis.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan sejumlah catatan, di antaranya:
Aspirasi masyarakat hasil reses DPRD yang telah masuk dalam SIPD dan RKPD, seperti UMKM, rumah layak huni, serta bantuan bagi petani dan nelayan, diminta mendapatkan ruang dalam APBD 2026.
Pemerintah diminta memperhatikan kondisi gedung sekolah TK/PAUD, SD, hingga SMP yang dinilai sudah memprihatinkan.
TPP pegawai, tenaga medis, perangkat desa, guru PAUD, imam, guru ngaji, pemangku adat, dan insentif dasawisma diharapkan tetap teranggarkan penuh selama 12 bulan.
Penempatan tenaga medis di Desa Tangga Barito dan kawasan Moliulo Km 43 dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti serius surat peringatan kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait persoalan lingkungan yang juga berpotensi memicu banjir di Kecamatan Wonosari.
Pengalokasian anggaran untuk memastikan berfungsinya alat uji KIR di Dinas Perhubungan menjadi perhatian fraksi.
Pemerintah daerah diminta tidak bergantung pada dana transfer pusat dan memperbaiki tata kelola BUMD serta BUMDes agar dapat berkontribusi pada perekonomian daerah.
Setelah menyampaikan pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tata tertib DPRD.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Boalemo, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta undangan lainnya.
