BOALEMO (JM) — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah pandangan strategis terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Boalemo, Selasa (11/11/2025).
Dalam pandangan umumnya, yang di bacakan juru bicara fraksi, I Wayan Yudiastika, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerintah daerah memfokuskan arah kebijakan anggaran sesuai tema pembangunan tahun 2026 yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta RPJMN.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain PAD yang sah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi PAD yang belum tergarap maksimal.
“Dengan optimalisasi PAD, pemerintah daerah dapat menambah alokasi belanja guna memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir dalam setiap pembahasan APBD,” demikian salah satu poin penyampaian Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk mengembalikan porsi ambang batas anggaran belanja pegawai yang telah melampaui batas maksimal. Fraksi ini juga mendorong agar dana bagi hasil dari perusahaan dialokasikan bagi wilayah-wilayah yang terdampak langsung.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap berbagai program pembangunan pemerintah daerah, terutama di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, penataan kawasan Tilamuta, serta peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan sosial masyarakat.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar berharap seluruh pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan dapat diakomodir sebagai catatan strategis DPRD terhadap kebijakan umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2026, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Boalemo.
