Home / Parlemen

Rabu, 23 Maret 2022 - 17:48 WITA

Ketua Nasir Giasi Tegaskan Bahwa DPRD Pohuwato Perjuangkan Insentif Imam dan Pegawai Syar’i

POHUWATO (JM) – Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi menegaskan bahwa, hingga saat ini anggota DPRD Pohuwato memperjuangkan instenif para Iman dan pegawai syar’i di Kabupaten Pohuwato.

“Kita paham dengan kondisi keuangan daerah, memeng ada juknis yang berubah dari pemerintah pusat tentang alokasi dana desa, tapi kemudian kami berharap kepada Bupati ada langkah-langkah untuk memikirkan persoalan ini,” ungkap Ketua DPRD Pohuwato usai memimpin rapat Paripurna ke-3 penyerahan hasil reses kedua masa persidangan ketiga, Rabu (23/22/2022).

Lanjut Ketua Nasir, apalagi tak lama lagi masyarakat Kabupaten Pohuwato akan menyambut bulan Suci Ramadhan, sehingga perlu untuk perhatian kepada para Imam dan pegawai syar’i.
“Langkah cepat yang akan kita ambil adalah minggu depan kita akan melaksanakan rapat cepat dan akan mengundang pihak APDESI, TAPD, dan Sekertaris daerah untuk membicarakan hal ini,” tuturnya.

Sementara itu,Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igrisa menanggapi hal tersebut mengatakan, bahwa untuk kesejahteraan para Iman dan pegawai syar’i  memang perlu untuk diperhatikan apalagi menjelang bulan Suci Ramadhan.

“Insa Allah kita juga akan turun dan akan memprioritaskan apa yang menjadi setuhan kepada mereka selaku para Imam,” kata Wabup Suharsi.

Kemudian menanggapi adanya kenaikan tunjang bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, Suharsi menuturkan bahwa yang dilaksanakan sudah sesuai regulasi.

“Itu ada regulasinya, dan kita menganggarkan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara untuk para Iman memang ada regulasi yang berubah dari pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana desa, dan ini secepatnya akan kami carikan solusinya juga supaya kesejahteraan para Iman juga diperhatikan,” tutupnya. (Eki)

Share :

Baca Juga

Parlemen

Aleg DPRD Pohuwato Datangi Kantor BRI Marisa, Perjelas Kartu Petani

Parlemen

Reses di Desa Limbato, Wahyu Moridu Dengar Langsung Keluhan dan Harapan Warga

Parlemen

DPRD Provinsi Gorontalo Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024, Fraksi Soroti Rendahnya Belanja Modal

Parlemen

Komisi I DPRD Gorontalo Kritik Kominfo yang Tak Usulkan Anggaran untuk KPID dan KIP

Parlemen

Komisi IV Deprov Gorontalo Gelar RDP soal Hak Buruh PT Royal Cocont

Parlemen

Komisi IV DPRD Gorontalo Keluarkan Rekomendasi Tegas, Minta Kepala Dispora Dinonaktifkan dan Kebijakan GHM Dibenahi

Parlemen

Ketua DPRD Minta Investor Konsisten Bangun Ekonomi Masyarakat

Parlemen

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Apresiasi Capaian Kampung KB di Talumelito