JAKARTA (JM) — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang tergabung dari beberapa komisi melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Jumat (17/10/2025). Kunjungan ini membahas rencana peningkatan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, yang melintasi kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Rombongan DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Anas Yusuf, diterima langsung oleh Direktur KSDA, Munawir Ahmad, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir pula perwakilan Aliansi Masyarakat Pinogu, Rahmat Kasadi, yang menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Udoki, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan warga Pinogu yang sudah lama menghadapi kendala mobilitas akibat buruknya kondisi jalan penghubung. Ia mengungkapkan, DPRD bersama pemerintah daerah berupaya memperlebar jalan dari dua meter menjadi lima meter agar memenuhi syarat teknis Kementerian PUPR untuk mendapatkan dukungan anggaran melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Sesuai perjanjian kerja sama antara Pemkab Bone Bolango dan Kementerian Kehutanan tahun 2017, izin pengerjaan jalan hanya dua meter. Padahal untuk bisa memperoleh anggaran dari Inpres Jalan Daerah, lebarnya minimal 5,5 meter. Karena itu kami datang untuk meminta izin pelebaran menjadi lima meter,” ujar Femy.
Femy menambahkan, Direktur KSDA Munawir Ahmad menyarankan agar Pemkab Bone Bolango mengajukan adendum perjanjian kerja sama (PKS) yang berlaku hingga 2026.
“PKS-nya sudah ada, tinggal dilakukan adendum. Alasannya kuat, karena Pinogu merupakan penghasil kopi yang sudah menembus pasar Jerman. Selain itu, kondisi jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir, menegaskan bahwa pihak Kementerian Kehutanan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan konservasi tersebut.
“Kementerian melalui Direktur Konservasi Hutan siap memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah. Secara teknis nanti akan dilakukan adendum terhadap PKS yang berakhir tahun 2026,” ujar Syamsir.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar proses administrasi dan teknis dapat berjalan lancar.
Melalui kunjungan ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih fleksibel guna membuka keterisolasian wilayah Pinogu. Upaya ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, terutama kopi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
