POHUWATO (JM) — Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulutgo untuk Kabupaten Pohuwato, di soroti oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadirl Diko
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahwa proses penyaluran CSR sebagai komitmen perusahaan untuk daerah dan masyarakat tidak di ketahui secara jelas oleh DPRD yang juga memiliki tanggungjawab di daerah ini.
“Terkait CSR, sampai hari ini kita tidak pernah tahu bagaimana CSR BSG di keluarkan dan untuk apa saja. ? Kita tidak pernah tahu, apalagi kami di Komisi II DPRD,” ungkap Diko dalam RDP Gabungan Komisi DPRD bersama Pimpinan BSG, Senin (7/3) kemarin.
Selanjutnya Wakil Ketua Komisi II ini memint agar pihak BSG dan pemerintah dapat memberikan laporan penyaluran CSR BSG ke DPRD. Dimana, dijelaskannya, DPRD sebagai mitra pemerintah yang memiliki fungsi Budgeting juga harus mendapatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kita minta ada laporannya. Kita ada hak untuk itu karena pemerintah daerah memiliki kerjasama dengan perbankan dimana kerjasamanya kita bahas juga di DPRD. Nah olehnya kedepan kami minta ada transparansi,” tandasnya. (eki)
