GORONTALO (JM) – Upaya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendorong penyelesaian tata kelola perkebunan sawit mulai membuahkan hasil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan berada di Gorontalo selama beberapa hari mulai 10 November 2025 untuk menelusuri berbagai persoalan sawit di daerah tersebut.
Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah KPK menggelar rapat secara virtual pada 11 September 2025 bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan tiga pemerintah kabupaten pemilik perkebunan sawit, yakni Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato.
Keseriusan KPK terlihat dari agenda hari pertama kedatangan, yaitu pertemuan dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada 10 November 2025 pukul 08.30 Wita di Kantor DPRD. Pertemuan itu sesuai dengan surat resmi KPK Nomor B/709/KSP/00/70-75/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025.
Mantan Ketua Pansus Tata Kelola Perkebunan Sawit, Umar Karim, menyampaikan bahwa selain bertemu gubernur dan para bupati, KPK juga akan meninjau langsung sejumlah lokasi perkebunan sawit yang menjadi fokus persoalan.
“Langkah KPK ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sejak terbentuk pada 2002, KPK turun langsung menangani persoalan perkebunan sawit di Gorontalo. Biasanya KPK hanya melakukan pemantauan atau supervisi di daerah tersebut. Ungkap Umar Karim, 4/11/2025.
Umar berharap penanganan KPK dapat menuntaskan persoalan yang telah berlangsung belasan tahun dan merugikan masyarakat. Ia menilai kehadiran KPK memberi harapan baru dalam memperbaiki tata kelola sawit di Gorontalo.
