Gorontalo (JM) – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada Rabu (16/04/2025) untuk memantau kesiapan pengawasan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Gorontalo Utara yang semakin dekat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menemukan adanya perbedaan informasi terkait pencairan anggaran pengawasan PSU. Berdasarkan data awal, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Gorontalo Utara telah menyalurkan dana tersebut kepada Bawaslu setempat. Namun, setelah dikonfirmasi langsung kepada Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, terungkap bahwa dana itu belum juga diterima hingga saat ini.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini. Ia mempertanyakan kesiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lapangan tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau anggaran belum turun, bagaimana nasib para petugas pengawas di lapangan? Apa jaminan mereka bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal?” tanya Fadli Poha dalam pertemuannya bersama Ketua Bawaslu Gorut.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Gorontalo Utara, Ronald Ismail, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menjalankan tugas pengawasan sesuai tanggung jawab, meskipun belum menerima anggaran. Ia menyampaikan bahwa untuk sementara, pembiayaan akan ditanggung secara pribadi oleh dirinya.
“Pengawasan tetap berjalan. Saya yang akan menanggung tanggung jawabnya,” tegas Ronald Ismail, sebagaimana disampaikan oleh Fadli Poha.
Komisi I berharap agar Pemerintah Daerah Gorontalo Utara segera mencairkan anggaran pengawasan tersebut demi kelancaran dan kredibilitas pelaksanaan PSU Pilkada di daerah itu. (JM)
