Boalemo (JM) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Isu-Isu Negatif yang berlangsung di Kantor Bawaslu Boalemo. Rapat ini dipimpin oleh Aldiyanto Ahmad, SH, Koordinator Divisi Hukum, Parmas, dan Humas Bawaslu Boalemo.
Dalam sambutannya, Aldiyanto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Bawaslu untuk memperkuat upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu serta mitigasi terhadap isu-isu negatif yang mungkin muncul pasca tahapan pemilu.
“Sebelum terjadi pelanggaran, kami lebih mengedepankan pencegahan. Bawaslu fokus pada langkah preventif dibandingkan penindakan,” ujar Aldiyanto seusai membuka rapat.
Ia menjelaskan bahwa setelah tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi, potensi munculnya isu negatif, terutama yang berkembang melalui media sosial, akan semakin besar. Oleh karena itu, perlu ada langkah antisipasi yang terorganisir untuk meminimalkan dampak negatifnya.
Bawaslu juga berencana melakukan inventarisasi terhadap akun-akun media sosial yang dianggap berpotensi menyebarkan konten yang melanggar aturan. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Biasanya, pasca pemilu akan muncul serangan di media sosial dari berbagai pihak pendukung. Melalui Pokja Isu-Isu Negatif ini, kami akan melakukan langkah-langkah counter terhadap isu-isu tersebut,” jelas Aldiyanto.
Pokja ini tidak hanya melibatkan internal Bawaslu, tetapi juga unsur Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan penanganan isu negatif dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai hukum. Dengan kolaborasi yang solid, Bawaslu Boalemo optimistis dapat meminimalkan dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi di Kabupaten Boalemo.
