TILAMUTA (JM) – Upaya memberikan kepastian hukum atas aset umat terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Pada Selasa (15/9), Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, turun langsung ke lapangan bersama tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Tilamuta untuk mempercepat proses pensertifikasian tanah wakaf.
Alih-alih menunggu berkas masuk ke meja pelayanan, rombongan memilih pendekatan jemput bola dengan mendatangi desa-desa guna membantu melengkapi persyaratan administrasi tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.
Lahmuddin menegaskan bahwa langkah ini menjadi prioritas agar aset wakaf memiliki kekuatan hukum yang jelas sebelum memicu sengketa di masa mendatang. Ia menyoroti potensi persoalan klasik di sejumlah wilayah, di mana lahan yang telah dihibahkan untuk fasilitas umum—seperti masjid maupun tempat pemakaman umum—justru kembali dipersoalkan atau diklaim ulang oleh pihak keluarga pewakif.
“Ini yang kita antisipasi. Jangan sampai tanah yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti masjid dan pemakaman, kemudian hari menjadi persoalan karena belum memiliki kepastian hukum,” ujar Lahmuddin.
Dari total 12 desa di Kecamatan Tilamuta, tim gabungan telah menyambangi 8 desa untuk menuntaskan kelengkapan dokumen pendukung sertifikasi. Kedelapan desa tersebut meliputi:
Desa Ayuhulalo
Desa Limbato
Desa Hungayonaa
Desa Lamu
Desa Modelomo
Desa Pentadu Barat
Desa Pentadu Timur
Desa Lahumbo
Atas keterlibatan aktif jajaran BPN Kabupaten Boalemo dan KUA Tilamuta dalam mendampingi proses di lapangan, Lahmuddin menyampaikan apresiasi. Ia berharap kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah desa dan warga dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak tanah wakaf yang terlindungi secara hukum serta dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. (JM)























