BOALEMO (JM) — Polemik keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 di Kabupaten Boalemo akhirnya menemukan titik terang. Setelah menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir, Ketua DPRD Boalemo, Eka Putra Noho, S.Sos., memastikan rapat paripurna pengesahan akan digelar pada Senin (15/9/2025).
Dalam keterangannya, Eka menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan tanpa alasan. DPRD bersama pemerintah daerah masih berupaya memastikan alokasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terakomodasi secara proporsional.
“Kami masih memikirkan TPP untuk para ASN di Kabupaten Boalemo, yang nantinya akan disandingkan dengan program-program prioritas sesuai visi dan misi Bupati Boalemo,” ujar Eka.
Ia menegaskan, keputusan DPRD untuk tidak terburu-buru mengesahkan APBD Perubahan merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap ribuan ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
“Untuk apa anggaran cepat-cepat disahkan, tapi para ASN tidak mendapat TPP. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran menyentuh langsung kepentingan mereka,” tegasnya.
Keterlambatan pembahasan anggaran tersebut sempat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Namun di baliknya, DPRD Boalemo disebut tengah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Dengan kepastian jadwal paripurna yang akan digelar pada 15 September mendatang, publik menaruh harapan besar agar DPRD dan pemerintah daerah dapat menghadirkan APBD Perubahan 2025 yang tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan aparatur dan kemajuan masyarakat Boalemo.
