BOALEMO (JM) — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo menyoroti pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Boalemo yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa sinkronisasi antara RKPD, KUA–PPAS, dan Rancangan APBD 2026 menjadi kunci utama untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“Setiap kebijakan anggaran harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat guna meminimalkan kebocoran anggaran,” ujar Mohammad Amin juru bicara Fraksi Gerindra.
Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong kolaborasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta dalam pelaksanaan program prioritas. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal keadilan dan pemerataan anggaran, Fraksi Gerindra meminta agar distribusi anggaran memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di seluruh kecamatan, terutama wilayah pesisir dan pedalaman yang masih tertinggal dalam pelayanan publik.
Fraksi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan politik yang konstruktif terhadap program-program pembangunan yang berpihak pada rakyat, tanpa mengabaikan fungsi pengawasan secara kritis dan bertanggung jawab.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan menuju Boalemo yang lebih maju,” demikian penutup pandangan fraksi.
