JAKARTA (JM) – Upaya penertiban dan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo terus dipacu. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali bertolak ke Jakarta guna menemui jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno beserta jajaran Koordinator dan Subkoordinator DBP (Ari Tri dan Budi) tersebut, fokus utama pembicaraan tertuju pada percepatan penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penyelesaian dokumen pengelolaannya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo menilai langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini krusial agar proses administrasi pertambangan tidak berlarut-larut. Dengan rampungnya dokumen WPR sesuai mekanisme yang berlaku, aktivitas penambangan oleh masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan terarah.
Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat merupakan kunci untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang berpihak pada masyarakat tanpa mengesampingkan regulasi.
“Kejelasan dokumen WPR sangat dinantikan oleh daerah dan masyarakat. Kami di Pemkab Boalemo berkomitmen penuh mengawal langkah pemerintah provinsi agar sumber daya mineral yang ada bisa dikelola secara tertib, legal, dan membawa manfaat nyata bagi warga,” ujar Lahmuddin.
Melalui koordinasi intensif ini, pemerintah daerah optimistis tata kelola sektor pertambangan rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Boalemo, segera memiliki payung hukum yang jelas dan efektif. (JM)
























