Tilamuta (JM) – Pemerintah Kabupaten Boalemo kini mengantongi salah satu syarat utama untuk mengakses anggaran pembangunan perumahan dari pemerintah pusat. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) telah memasuki tahap laporan akhir pada Selasa (6/10/2026) di Hotel Grand Amalia, Tilamuta.
Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, menekankan bahwa keberadaan dokumen ini sangat krusial sebagai dasar pengajuan bantuan hunian bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN). Dokumen RP3KP tersebut merupakan turunan yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20 tahunan yang mengatur fungsi pemanfaatan ruang daerah.
“Hari ini kita sudah maju selangkah. Dokumen ini menjadi persyaratan penting agar tempat hunian tertata dan pemerintah pusat bisa menyalurkan anggaran perumahan ke daerah,” ungkap Rum Pagau dalam acara yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Prof. Dr. Nurdin Baderan, Kepala Dinas PUPR-PKP Supandra Nur, pimpinan OPD, serta para camat.
Kebutuhan Hunian di Sejumlah Kecamatan
Berdasarkan pemetaan dalam dokumen RP3KP, kebutuhan unit rumah di Kabupaten Boalemo tersebar bervariasi di tiap kecamatan:
Paguyaman: 4.091 unit (kebutuhan tertinggi)
Tilamuta: Di atas 3.000 unit
Botumoito: 2.020 unit
Mananggu: 2.000 unit
Wonosari: Lebih dari 2.000 unit
Peran Aktif Desa dan Kecamatan
Agar usulan anggaran ke pusat berjalan optimal, Bupati meminta pemerintah desa dan kecamatan berperan aktif dalam menyediakan basis data yang valid. Ia menegaskan bahwa pendataan kebutuhan rumah di tingkat akar rumput merupakan tanggung jawab kepala desa, bukan dibebankan sepenuhnya kepada dinas teknis.
Menutup arahannya, Rum Pagau mengapresiasi tim konsultan penyusun dan mengajak para camat memberikan masukan konstruktif. Penyempurnaan dari berbagai pihak diharapkan menjadikan dokumen RP3KP ini sebagai pedoman yang matang bagi pembangunan sektor permukiman di Boalemo. (JM)
























