BOALEMO (JM) — Bupati Boalemo Ir.Anas Jusuf,M.Si didampingi Asisten III Rahmat Biya,S.KM,MM dan Kepala Bagian Hukum Andre Tumewu,SH menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang bersama jajarannya, di ruang kerja Bupati Boalemo Selasa (8/2/2022).
Pada kesempatan itu Bupati Anas Jusuf menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil KemenkumHAM HAM Hantor Situmorang bersama jajarannya yang telah melakukan kunjungan silaturahmi di Pemkab Boalemo untuk
menjalin hubungan kerjasama di bidang Hukum dan HAM di wilayah Kabupaten Boalemo.
Kata Bupati Anas, koordinasi seperti ini sangat baik dan Pemerintah Daerah Boalemo sangat mendukung apa yang menjadi Program-program dari kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
“Saya berharap, kedepan hubungan kerjasama ini dapat memberikan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo,” harap Bupati Anas Jusuf.
Sementara itu, Kepala Kanwil KemenkumHAM Hantor Situmorang menyampaikan terima kasih kepada Bupati Boalemo Anas Jusuf bersama jajaran yang telah menerima dengan baik kunjungan kami dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo.
Dimana, kedatangan mereka di Kabupaten Boalemo dalam rangka melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang harus dikolaborasikan dengan Pemerintah Daerah.
“Setelah kita menyelesaikan target tahun 2021, dan tahun 2022 ini kementerian Hukum dan Ham harus ada target yang disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, bagaimana meningkatkan kerja-kerja dan kolaborasi dari pencapaian tugas pokok dan fungsi kami serta mendorong percepatan pelayanan di Pemerintah Daerah,” ujar Hantor.
Lanjut Kakanwil KemenkunHAM ini, pihaknya dari kementerian Hukum dan Ham memiliki indikator-indikator penilaian, sejauhmana implementasi HAM di dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Namun hasil yang baru dicapai Kabupaten Boalemo masih pada predikat cukup. Artinya, masih banyak yang harus di perbaiki dalam Pemenuhan HAM.
“Kami berharap, tahun 2022 ini, kita bisa tingkatkan,karena kita harus masuk naik kelas. Kalau naik kelas, kami juga dari Kementerian Hukum dan HAM akan ada capaian kredit point. Dan saat ini memang ada yang namanya pelayanan Publik berbasis HAM, papar Hantor Situmorang.
Terakhir Hantor Situmorang menyampaikan, bahwa HAM ini juga, ada kaitannya dengan Komas (Komunikasi Masyarakat). Sekarang ini banyak pengaduan masyarakat yang merasa haknya terganggu. Misalnya masalah tanah, masalah lahan dan masalah pengadilan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Termasuk juga masalah perkawinan usia dini.
Sehingganya kementerian hukum dan Ham Provinsi Gorontalo akan berkolaborasi dengan Pemerintah daerah, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. (din)
