Home / Parlemen

Senin, 27 Oktober 2025 - 20:35 WITA

Banggar DPRD Boalemo Matangkan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

Rapat banggar DPRD kabupaten Boalemo, Senin 27/10. (foto: isham)

Rapat banggar DPRD kabupaten Boalemo, Senin 27/10. (foto: isham)

BOALEMO (JM) — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Boalemo menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Boalemo, Senin (27/10/2025).

Rancangan KUA dan PPAS merupakan tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Boalemo tahun 2026, yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Boalemo, Muksin Abdul Manaf, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS harus dilakukan secara cermat dan berlandaskan kepentingan publik.

“Banggar berkewajiban memastikan anggaran daerah tersusun transparan, realistis, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kita ingin APBD 2026 benar-benar menyentuh sektor prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Boalemo,” ujar Muksin.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara DPRD dan TAPD menjadi kunci tercapainya dokumen anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Hingga berita ini diturunkan, rapat Banggar terpantau masih berlangsung dengan agenda pendalaman struktur anggaran dan prioritas program daerah.

Share :

Baca Juga

Parlemen

Fraksi Gerindra Tekankan Konsistensi dan Pemerataan Anggaran dalam Pembahasan KUA-PPAS 2026

News

Mustafa Yasin Klarifikasi Isu Penahanan di Arab Saudi: Saya Tidak Pernah Ditahan

Parlemen

Fraksi PPP Dorong Reformasi PAD dan Evaluasi BUMD dalam Paripurna LKPJ APBD 2024

Parlemen

Ketua Fraksi PDIP Harijanto Mamangkey Siap di Vaksin Pertama, Berikan Contoh Kepada Rakyat

Parlemen

Komisi IV DPRD Gorontalo Tindaklanjuti Kasus Pesangon Koperasi Budi Luhur

News

KPK Gelar Rakor Evaluasi Tata Kelola Sawit Gorontalo, Instansi Diminta Rampungkan Data Sebelum 5 Desember

Parlemen

Ketua Komisi III Beni Nento Apresiasi Pengerukan Sedimentasi di Sungai Desa Hulawa

Parlemen

Komisi IV DPRD Gorontalo Keluarkan Rekomendasi Tegas, Minta Kepala Dispora Dinonaktifkan dan Kebijakan GHM Dibenahi