BOALEMO (JM) – Asisten III Setda Boalemo Rahmat Biya,S.KM,MM mewakili Bupati Boalemo Ir.Anas Jusuf,M.Si menerima kunjungan BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, sekaligus mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial dan PMD serta Dinas Perkimhubtan terkait Data Terpadu Kesejahteran Sosial dan Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Boalemo bertempat di ruang vicon Kantor Bupati, Jum’at (25/2/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Asisten III Setda Boalemo Rahmat Biya menyampaikan terima kasih kepada Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah melakukan kunjungan di Kabupaten Boalemo dalam rangka ekspos terkait Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Boalemo.
Selanjutnya Asiaten III menyampaikan kepada BPK-RI terkait jumlah penduduk Kabupaten Boalemo 148.550 jiwa dan yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 72.000 jiwa atau 16.508 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 82 desa dan 7 kecamatan di Kabupaten Boalemo.
Sementara ketua Tim BPK-RI perwakilan Provinsi Gorontalo Stevano Kandow menyampaikan bahwa mengapa BPK-RI perwakilan Provinsi Gorontalo datang ke Boalemo. Hal ini merupakan terobosan baru dari BPK-RI, selain untuk menilai kewajaran laporan keuangan,kita juga sekarang lagi mengembangkan untuk menilai kinerja belanja Pemerintah Daerah.
Kedepannya setiap tahun pemeriksaan akan dilakukan 2 tim, Satu Tim untuk pemeriksaan laporan keuangan dan satu tim untuk pemeriksaan kinerja pemanfaatan Anggaran.
Kenapa kami datang di Kabupaten Boalemo, karena tahun ini tema untuk pemeriksaan kinerja pendamping laporan keuangan adalah pengentasan kemiskinan, salah satu unsur pengelolaannya yang sangat penting adalah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan juga pengelolaan penataan kawasan kumuh.
Sehingga tahun ini,kami datang lagi untuk mendokumentasikan dan hasil disini nanti kami paparkan ketingkat Nasional sebagai contoh. Karena tahun lalu itu, kami mengidentifikasi bahwa pemerintah Kabuoaten Boalemo melalui Dinas Sosial dan PMD mengembangkan sebuah metode untuk menjamin pemuktahiran dan validasi data dengan memberdayakan masyarakat desa, tanpa menggunakan APBD Kabupaten Boalemo.
“Itu salah satu catatan kami dan alhamdulillah tahun ini, kami diamanatkan untuk menggali lebih dalam proses ini, supaya menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia, bagamana kita memberdayakan masyarakat dari tingkat desa tanpa menggunakan APBD Kabupaten,” tukasnya. (din)
