Gorontalo (JM) – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 kembali digelar pada Selasa (15/04/2025). Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ, Yeyen Sidiki, menyampaikan bahwa banyak anggota dewan menyuarakan keresahan mereka terhadap keberadaan BUMD yang dianggap belum menunjukkan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Keberadaan BUMD seharusnya memberikan nilai tambah bagi daerah. Jika dari hasil evaluasi kinerjanya tidak memberi dampak signifikan, maka perlu dipertimbangkan untuk ditinjau ulang, bahkan ditutup,” tegas Yeyen.
Ia menekankan bahwa anggaran daerah harus dikelola secara efektif dan efisien, serta tidak boleh terus dialokasikan untuk entitas yang tidak produktif.
“Kita tidak bisa terus-menerus mempertahankan BUMD yang tidak berdampak. Kalau tidak memberikan kontribusi nyata, maka sudah saatnya kita ambil keputusan tegas,” tambahnya.
Pansus juga mendorong agar evaluasi terhadap BUMD tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut mencakup aspek manajerial, keuangan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Yeyen mengingatkan bahwa dalam kondisi fiskal yang menuntut efisiensi tinggi, mempertahankan BUMD yang tidak berkembang justru menjadi beban bagi daerah.
“Ada BUMD yang dalam lima tahun terakhir tidak menunjukkan kemajuan berarti. Ini bukan aset, tapi beban,” ujarnya.
“Jangan sampai kita mempertahankan sesuatu hanya karena alasan politis atau nostalgia. Kita harus berani mengambil keputusan demi kemajuan bersama,” tutup Yeyen Sidiki dengan nada tegas.
