BOALEMO (JM) — Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan di tingkat keluarga masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo. Kendala ini ditemukan langsung saat tim melakukan penjangkauan lapangan untuk menjaring calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 71.
Saat meninjau Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, menemukan kasus di mana seorang orang tua pasrah anak mereka putus sekolah hanya karena alasan sang anak “tidak mau lagi melanjutkan”. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa fenomena putus sekolah tidak melulu dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan juga rapuhnya motivasi dari dalam rumah.
Dalam banyak kasus, orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau pernah putus sekolah kerap mengalami keterbatasan dalam memberikan pemahaman kepada anak. Akibatnya, keputusan krusial untuk berhenti sekolah sering kali dibiarkan begitu saja di tangan anak yang belum matang secara emosional.
“Aparat desa harus hadir membantu masyarakat. Jangan hanya menerima begitu saja ketika orang tua mengatakan anaknya tidak mau sekolah. Kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diperjuangkan,” tegas Lahmuddin saat memberikan arahan kepada aparat desa se-Kecamatan Dulupi, Kamis (4/6).
Menurut Lahmuddin, sebagian besar orang tua sebenarnya mendambakan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Namun, mereka kerap kehabisan cara atau tidak memiliki kemampuan komunikasi yang cukup untuk meyakinkan anak agar mau kembali belajar.
Menyikapi realitas tersebut, Pemkab Boalemo meminta seluruh jajaran aparatur desa untuk mengubah pola pendekatan. Tugas aparat tidak lagi sekadar urusan administratif, melainkan menyentuh aspek psikologis keluarga.
Berikut adalah poin instruksi penting Wakil Bupati Boalemo kepada jajaran di tingkat desa:
Bukan Sekadar Pendataan: Aparat desa dilarang hanya berfokus pada pendataan formal calon penerima manfaat program Sekolah Rakyat.
Pendekatan Aktif: Melakukan kunjungan langsung (door-to-door) dan pendekatan persuasif kepada keluarga yang anaknya putus sekolah.
Edukasi dan Pendampingan: Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa masa depan anak yang masih sangat muda tidak boleh dikorbankan oleh keputusan sesaat.
Lahmuddin menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat Terintegrasi sengaja dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan gratis bagi keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika peluang emas ini lewat begitu saja hanya karena masalah miskomunikasi di dalam keluarga.
Pemkab Boalemo berharap adanya sinergi yang kuat antara: Aparat Desa, Pendamping Sosial dan Tokoh Masyarakat.
Kolaborasi seluruh elemen ini diharapkan mampu menyisir wilayah rentan, menemukan anak putus sekolah, dan meyakinkan pihak keluarga agar mau memanfaatkan program Sekolah Rakyat Unggul Terintegrasi. Penjangkauan langsung di Desa Tangga Jaya ini menegaskan komitmen Pemkab Boalemo agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan yang selama ini terisolasi dari akses pendidikan formal. (JM)
