Boalemo (JM) – Ketidakhadiran Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Boalemo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi III DPRD Boalemo memicu kekecewaan, terutama dari pimpinan Komisi III, Hardi Mopangga. Kamis, (30/5/24).
Menurut Hardi, RDP yang melibatkan Inspektorat, Bagian Hukum Setda, Dikpora Boalemo, dan para kepala sekolah tersebut bertujuan membahas hak-hak guru yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Boalemo.
“Kepala BKAD sangat disayangkan tidak hadir, padahal ini penting untuk membahas tuntutan para kepala sekolah terkait hak-hak guru yang belum terbayarkan,” ujar Hardi kepada wartawan usai RDP.
Hardi menjelaskan, ada tiga poin utama yang menjadi keluhan: kenaikan gaji 8 persen yang belum dicairkan selama satu bulan, sertifikasi yang juga belum cair selama satu bulan, dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 50 persen yang belum dibayarkan sejak tahun lalu.
“Ketidakhadiran ini menimbulkan keresahan di kalangan guru. Kepala BKAD sudah menandatangani surat kesepakatan bahwa anggaran ada dan akan dicairkan pada 31 Mei 2024, namun setelah dicek, pembayaran tersebut tidak bisa dilakukan,” tambahnya.
Menurut Hardi, alasan pencairan tertunda karena perlu dilakukan pergeseran anggaran, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD Boalemo dalam RDP tersebut.
“Tidak ada koordinasi antara Kepala BKAD dan Kabid Anggaran, sehingga terjadi spekulasi pencairan akan dilakukan besok. Melihat situasi sekarang, itu tidak mungkin terjadi karena prosesnya masih panjang. Pihak keuangan dan Diknas masih berkoordinasi dengan Kemendagri,” jelas Hardi.
Hardi menegaskan akan terus menindaklanjuti aspirasi para guru. Ia mengkhawatirkan masalah ini akan semakin meluas dan meminta agar oknum yang menghambat pencairan hak-hak guru diberhentikan.
“Keresahan sudah muncul, bahkan beberapa guru mengancam akan menuntut sekolah jika hak mereka tidak dicairkan. Ini menjadi preseden buruk bagi daerah. Saya sudah meminta guru-guru untuk menahan diri. Mereka kecewa karena janji yang tidak terealisasi,” ujar Hardi lagi.
Hardi menyebut sudah berkonsultasi dengan bupati mengenai masalah ini dan RDP akan dilanjutkan minggu depan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Langkah yang diambil Komisi III, menurut Hardi, bertujuan memfasilitasi agar hak-hak guru segera dibayarkan. Ia menekankan pentingnya kehadiran Kepala Daerah, Sekda, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat.
“Preseden buruknya, para guru bisa saja melakukan demo. Ini akan buruk bagi pemda. Bahkan, beberapa kepala sekolah mengancam akan menutup sekolah jika hak mereka tidak dibayarkan. Semoga semua pihak bisa memahami situasi ini,” tutup Hardi Mopangga. (JM)
