TILAMUTA (JM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo berhasil mengamankan alokasi anggaran sebesar Rp50,965 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana tersebut akan difokuskan sepenuhnya untuk membangun empat jembatan strategis di wilayah Kecamatan Wonosari.
Kepastian kucuran dana ini diperoleh usai Bupati Boalemo, Rum Pagau, mendampingi Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, melakukan kunjungan kerja dan audiensi langsung dengan Kepala BNPB Pusat, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., beserta jajaran deputi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Alokasi untuk Boalemo ini merupakan porsi terbesar dari total dukungan anggaran pascabencana sebesar kurang lebih Rp97 miliar yang berhasil diperjuangkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dari Pemerintah Pusat.
Bupati Boalemo Rum Pagau menjelaskan bahwa empat jembatan yang akan dibangun merupakan infrastruktur vital yang sangat dinantikan masyarakat setelah terdampak bencana alam.
“Alhamdulillah, dari dukungan anggaran sekitar Rp97 miliar untuk Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo mendapatkan alokasi sekitar Rp50 miliar. Anggaran ini akan kita manfaatkan untuk pembangunan empat jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kecamatan Wonosari,” ujar Rum Pagau dalam keterangan resminya, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan data Pemkab Boalemo, rincian pembagian anggaran untuk keempat proyek jembatan tersebut meliputi:
Jembatan Bongo 1–Tanjung Harapan: Rp17,5 miliar
Jembatan Harapan–Dudepo: Rp16,74 miliar
Jembatan Pangea–Saritani: Rp8,7 miliar
Jembatan Pangea–Longgi: Rp7,9 miliar
Menurut Rum Pagau, pembangunan kembali empat jembatan ini bukan sekadar memperbaiki fisik infrastruktur yang rusak, melainkan langkah krusial untuk memulihkan urat nadi perekonomian warga.
“Pembangunan jembatan ini memastikan akses masyarakat tetap terbuka, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperlancar mobilitas warga antarkawasan di Kecamatan Wonosari,” tambahnya.
Pemkab Boalemo pun berkomitmen mengawal ketat seluruh tahapan proses pembangunan agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. (JM)
























