Home / Ekonomi

Kamis, 29 April 2021 - 06:10 WITA

Ini Permintaan HIPMI Untuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

JAKARTA (JM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia  sebagai Menteri Investasi. Pengusaha yang tergabung dalam HIPMI, mengungkapkan harapan kepada Mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 ini.

Permintaan ini disampaikan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 Mardani H. Maming. Ia mengungkapkan, dilantiknya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi oleh Presiden Jokowi adalah pilihan tepat. Hal itu terbukti, karena Bahlil memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut.

“Kami sebagai pengusaha muda sangat mendukung langkah-langkah Bang Bahlil dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan dengan menarik investasi yang berkualitas sebanyak-banyaknya,” ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/4/2021)m dikutip di liputan6.com.

Maming meyakini, pembentukan Kementerian Investasi akan memberikan kepastian kepada investor. Selama ini, ia mengakui pengusaha terkendala dengan masalah birokrasi antar-kementerian sehingga realisasi investasi tidak optimal.

“Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai, Bapak Presiden Jokowi merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” jelas dia.

Dengan demikian, lanjut Maming, pemerintah sendiri bisa mengoordinasikan lebih baik lagi prioritasnya. Karena kebanyakan yang mengurus juga tidak efisien.

Di sisi lain, pihaknya melihat perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi akan membangkitkan gairah investor asing masuk ke Indonesia khususnya untuk segmen industri kelas menengah.

Pengusaha-pengusaha di China, misalnya, berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Investasi.

“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tandatangan di depan pemimpin tertinggi, yakni presiden, baru mereka mau investasi,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu mengatakan, setelah menjadi Kementerian Investasi bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor. Kementerian ini nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

“Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort yang ada dari pemerintah akan tercapai dan melebihi target,” tuturnya. (JM)

Share :

Baca Juga

Bisnis

2022, Harga Rokok Naik Rp 40 Ribu Per Bungkus

Ekonomi

Bupati Nelson Tegaskan Harus Prioritaskan Beras Lokal

Ekonomi

PDAM Boalemo Terapkan Kenaikan Tarif Air Terhitung 1 February 2021

Bisnis

Ini Klarifikasi Menkeu Sri Mulyani Soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

Ekonomi

Ketua DPD-RI LaNyalla Salut Dengan BUMDes Batu Merah

Ekonomi

Harga Minyak Goreng Turun 14 Ribu Perliter, Mendag Lutfi : Jangan Main Borong Yaa

Bisnis

Walikota Danny Pomanto Siap Gulirkan Program Ojol Day

Ekonomi

Sekda Ridwan Yasin Serahkan Sertifikat Tanah di Desa Tudi