GORONTALO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Gorontalo menilai realisasi kinerja keuangan dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan stabilitas fiskal. Meski demikian, sejumlah catatan strategis dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran ke depan.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Sri Darsianti Tuna, dalam Rapat Paripurna ke-26 yang digelar di ruang utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/6/2025).
“Fiskal kita memang terjaga, namun beberapa sektor masih menunjukkan performa yang kurang maksimal dan perlu evaluasi strategis,” ujar Darsianti.
Fraksi PPP menyoroti tiga poin utama dalam pandangan akhirnya, yakni kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aspek PAD, Fraksi PPP mengapresiasi capaian realisasi sebesar Rp538 miliar atau 104,19 persen. Namun, kontribusi sektor retribusi khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan dinilai masih rendah. Fraksi PPP mendorong adanya reformasi sistem pengelolaan PAD serta penggalian potensi berbasis sumber daya lokal.
Terkait kinerja BUMD, fraksi menyoroti performa PT Gorontalo Fitrah Mandiri yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. PPP menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar BUMD tidak sekadar menjadi beban APBD melalui penyertaan modal.
Sementara itu, evaluasi terhadap OPD menunjukkan bahwa serapan anggaran masih belum merata. Dinas Pertanian hanya mampu menyerap 35 persen anggaran, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 47 persen. Di sisi lain, sektor pendidikan dan kesehatan dianggap lebih stabil, walaupun RSUD Ainun mengalami kendala pada realisasi belanja modal yang hanya mencapai 66 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PPP juga menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain:
- Meningkatkan kualitas belanja modal agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi
- Mendorong diversifikasi PAD dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA untuk program produktif
- Mengevaluasi program prioritas di sektor pendidikan
- kesehatan
- Infrastruktur
- Mendorong investasi strategis melalui kemitraan swasta dan penyertaan modal daerah.
“Kami berharap semua catatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD tahun mendatang agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Sri Darsianti.
