Boalemo (JM) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Boalemo, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Boalemo, Sutriyani Lumula, serta dihadiri Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemkab Boalemo, Yakop Musa.
Monitoring ini merupakan tindak lanjut atas penetapan status KLB Malaria di wilayah Boalemo sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan malaria.
“Kami sudah menetapkan 20 desa reseptif malaria di Boalemo yang menjadi fokus utama intervensi. Saat ini kami masih menunggu ketersediaan alat screening malaria untuk memperkuat deteksi dan respon cepat,” ujar Sutriyani.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Malaria sebagai bentuk komitmen penanganan serius terhadap peningkatan kasus malaria di beberapa wilayah.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pengendalian vektor, pemetaan daerah endemis, edukasi masyarakat, serta ketersediaan logistik dan tenaga medis di wilayah terdampak.
Menurut Sutriyani, kehadiran tim Kemenko PMK dan Kemendagri menjadi wujud dukungan pemerintah pusat terhadap daerah yang sedang mengalami krisis kesehatan. Dalam monitoring tersebut, turut dibahas sinergi antara pusat dan daerah terkait pendanaan, distribusi alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah.
Boalemo menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian khusus karena peningkatan signifikan kasus malaria, terutama di wilayah tambang dengan mobilitas tinggi serta sanitasi lingkungan yang rentan.
“Kami akan fokus pada daerah-daerah reseptif, karena jika tidak ditangani cepat, kasus akan terus meningkat,” tegas Sutriyani.
