NASIONAL (JM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kamis (25/9/2025), di Pendopo Kabupaten Garut. Kerja sama ini bertujuan menghubungkan dua kebutuhan mendasar masyarakat, yakni kepastian hukum atas tanah dan akses permodalan usaha.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyebut sertipikat tanah yang difasilitasi ATR/BPN memberi dasar legal bagi masyarakat. Sementara itu, dukungan Kementerian UMKM memungkinkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan. “Kolaborasi ini penting karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ossy menambahkan, pemanfaatan sertipikat tanah sebagai agunan diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang dinilai konsisten dalam program reforma agraria dan pemberdayaan UMKM.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis. Menurutnya, sertipikasi tanah dapat menjadi game changer dalam mendorong sektor usaha kecil. “Kita akan mengubah tanah yang ‘diam’ menjadi aset produktif yang ‘bicara’ dan bisa dijadikan modal untuk mengembangkan usaha mikro,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan acara Lokomotif Akses Permodalan (LOKAMODAL), Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan sertipikat kepada 10 perwakilan penerima dari Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Usai penyerahan, Ossy meninjau pameran UMKM yang juga digelar di lokasi.
Acara ini turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Garut. (*)
