Home / BPN

Jumat, 16 Januari 2026 - 19:37 WITA

Kinerja dan Inovasi Diakui, ATR/BPN Raih Berbagai Penghargaan Nasional Sepanjang 2025

​Jakarta (JM) – Sepanjang tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan capaian positif dengan meraih berbagai penghargaan dari sejumlah lembaga nasional. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria, mendorong transformasi digital di bidang pertanahan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Selain capaian internal, kita juga memperoleh berbagai penghargaan dari kementerian dan lembaga lain. Berbagai penghargaan yang diterima menjadi indikator keberhasilan program kerja dan inovasi di lingkungan ATR/BPN,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) pertama tahun 2026 yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Sejumlah penghargaan yang diraih di antaranya Finalis Top Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dari Kementerian PAN-RB, CNN Awards 2025 kategori Rural Development & Regional Equity, predikat Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat, serta penghargaan Popular Government Institutions 2025 dari The Iconomics.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh apresiasi atas pengelolaan komunikasi publik digital dari GPR Institute, Juara III Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian, Juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia atas percepatan sertipikasi tanah wakaf.

Penghargaan lainnya meliputi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik paling masif dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), peringkat pertama pengguna Cash Management System (CMS), kualifikasi CORPU Berdampak dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, serta penghargaan Inovasi Teknologi dan Layanan Publik dari Berita Satu.

Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja kementerian pada tahun 2026, sekaligus mendorong seluruh unit kerja agar terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. “Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperkuat pelayanan, mempercepat penyelesaian berkas pertanahan, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Sekretaris Jenderal ATR/BPN.

Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN beserta jajaran di seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara daring.

Momentum Rapim dimanfaatkan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat strategi kerja, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan seluruh program inovasi dan digitalisasi pertanahan berjalan secara optimal. Dengan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih sepanjang 2025, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun 2026.

Share :

Baca Juga

BPN

Jalankan Inpres 12/2025 untuk Tangani Masalah di Pulau Baai dan Enggano, Wamen Ossy: Butuh Tata Ruang yang Solutif

BPN

Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

BPN

Momentum Mudik Lebaran, Pemudik Asal Yogyakarta Bisa Urus Kebutuhan Pertanahan di Kampung Halaman

BPN

Kantor Pertanahan Boalemo Terima Kunjungan Monitoring dan Evaluasi dari Kanwil BPN Gorontalo

BPN

Manfaat Sertipikasi Tanah Ulayat, Kementerian ATR/BPN: Bukan Hanya untuk Masyarakat Adat Tapi Semua Pihak

BPN

Kepala Kantor Pertanahan Boalemo Hadiri Pelantikan Sekretaris Daerah

BPN

Sosialisasi SE Sekjen ATR/BPN No. 1/2026 untuk Dukung Peningkatan Kualitas Data Pertanahan

BPN

Bicara dalam International Conference on Pesantren 2026, Menteri Nusron Ajak Masyarakat Sertipikatkan Tanah Wakaf untuk Lindungi Aset Umat