Karawang (JM) – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026) dini hari untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Kebakaran yang diketahui sekitar pukul 23.10 WIB Rabu (14/10/2026) tersebut masih dalam penanganan petugas. Api dilaporkan berasal dari lantai dua gedung, sedangkan penyebab kejadian akan dilakukan olah TKP oleh kepolisian lebih lanjut.
“Pertama-tama, kami sangat prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Saya datang langsung malam ini untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik. Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan,” ujar Wamen Ossy saat meninjau lokasi.
Wamen Ossy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, Polres, Kodim, serta pihak terkait dan masyarakat yang turut membantu penanganan kebakaran. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar proses pemadaman dan penanganan di lokasi dapat berjalan dengan baik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemda, Damkar, Polres dan Kodim serta pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam membantu proses penanganan pemadaman. Kami tentu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran ini,” tutur Wamen Ossy.
Terkait keberlangsungan layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanahnya serta memulihkan pelayanan di Kabupaten Karawang secepat mungkin. Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kepolisian, dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN. Informasi mengenai perkembangan penanganan kebakaran dan pelayanan pertanahan akan disampaikan melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN setelah tersedia keterangan yang terkonfirmasi. (JM)
