Home / Kabupaten Pohuwato / Parlemen

Senin, 7 Maret 2022 - 21:38 WITA

Wakil Ketua Komisi II Abdulah Kadir Diko Pertanyakan Mekanisme Penyaluran Dana CSR BSG Pohuwato

abdulah kadir diko

abdulah kadir diko

POHUWATO (JM) — Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulutgo untuk Kabupaten Pohuwato, di soroti oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadirl Diko

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahwa proses penyaluran CSR sebagai komitmen perusahaan untuk daerah dan masyarakat tidak di ketahui secara jelas oleh DPRD yang juga memiliki tanggungjawab di daerah ini.

“Terkait CSR, sampai hari ini kita tidak pernah tahu bagaimana CSR BSG di keluarkan dan untuk apa saja. ? Kita tidak pernah tahu, apalagi kami di Komisi II DPRD,” ungkap Diko dalam RDP Gabungan Komisi DPRD bersama Pimpinan BSG, Senin (7/3) kemarin.

Selanjutnya Wakil Ketua Komisi II ini memint agar pihak BSG dan pemerintah dapat memberikan laporan penyaluran CSR BSG ke DPRD. Dimana, dijelaskannya, DPRD sebagai mitra pemerintah yang memiliki fungsi Budgeting juga harus mendapatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Kita minta ada laporannya. Kita ada hak untuk itu karena pemerintah daerah memiliki kerjasama dengan perbankan dimana kerjasamanya kita bahas juga di DPRD. Nah olehnya kedepan kami minta ada transparansi,” tandasnya. (eki)

Share :

Baca Juga

Parlemen

Ketua Komisi II Beni Nento Desak Pemerintah Segera Terbitkan Izin Pertambangan Rakyat

Kabupaten Boalemo

Rachmat Gobel Serahkan Bantuan Bus Sekolah dan Alsintan di Boalemo

Parlemen

Wakil Ketua DPRD Idris Kadji Siap Temui Pihak Balai Sungai

Parlemen

DPRD Pohuwato Buka Suara Soal Oknum Kadis Diduga ‘Salahgunakan’ PAD

Kabupaten Pohuwato

Sangat Merakyat, Warga Kecamatan PagPai Doakan Syarif Mbuinga Jadi Gubernur Gorontalo

Parlemen

Ketua Fraksi PDIP Harijanto Mamangkey Siap di Vaksin Pertama, Berikan Contoh Kepada Rakyat

Parlemen

DPRD Pohuwato Minta Pemerintah Segera Cairkan TPP 50 Persen ASN

Kabupaten Pohuwato

Pemda Diminta Beri Sanksi Tegas, Soal Oknum ASN Terbukti Main Politik di Pilkades