BOALEMO (JM) – Wakil Bupati (Wabup) Boalemo, Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kader Pembangunan Manusia (KPM) tingkat Kabupaten Boalemo. Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Cabana Resort Pantai Bolihutuo pada Jumat (9/10/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan daerah, di antaranya Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boalemo Iwan Woluwo, S.Ag., Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Syarifudin Lamusu, S.E., M.M., Ketua TP-PKK Kabupaten Boalemo sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Ny. Hartati Moha Pagau, S.Pd., M.Si., serta Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Boalemo Ny. Rina Sarkam Hambali, S.T.
Dalam sambutannya, Wabup Lahmuddin Hambali menegaskan bahwa pencegahan dan penurunan angka stunting merupakan tanggung jawab lintas sektoral. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi.
“Pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak. Sinergi ini harus terbangun mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para kader, hingga lapisan masyarakat,” ujar Lahmuddin.
Wabup juga menyoroti urgensi validitas data sasaran rumah tangga pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, data tersebut bukan sekadar angka administratif yang harus diinput, melainkan basis fundamental untuk menentukan sasaran intervensi guna memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Boalemo juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh KPM yang terus bekerja keras di lapangan. KPM dinilai memiliki peran krusial dalam memantau layanan pencegahan stunting, sekaligus memastikan setiap kelompok sasaran di pelosok desa mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas.
Lebih lanjut, melalui Rakor ini, Pemerintah Daerah berharap adanya evaluasi komprehensif terkait proses penginputan data melalui aplikasi e-HDW (Elektronik Human Development Worker). Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan serta mencari solusi agar pelaporan konvergensi stunting dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Sebagai penutup, Wabup Boalemo mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi.
“Jangan sampai ada data yang terlewat, sasaran yang tidak terpantau, atau laporan yang terlambat. Setiap data yang kita input harus menggambarkan kondisi riil di lapangan, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil langkah dan kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (JM)
