TILAMUTA (JM) – Pengelolaan dana desa yang semakin besar menuntut kesiapan aparatur desa agar tidak tersandung persoalan hukum di kemudian hari. Hal ini menjadi sorotan utama Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat membuka kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan aparatur Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, di Hotel Grand Amalia, Jumat (21/8/2026).
Dalam arahannya, Lahmuddin menegaskan bahwa besarnya dukungan anggaran dari pemerintah berbanding lurus dengan tingginya risiko dan kompleksitas tanggung jawab. Menurutnya, masalah hukum di tingkat desa sering kali bukan didasari niat jahat, melainkan akibat ketidaktahuan terhadap regulasi, administrasi yang kurang tertib, hingga kekeliruan dalam pengelolaan keuangan.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, Pemkab Boalemo mengapresiasi hadirnya Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Lahmuddin menilai pendekatan yang dibawa Kejaksaan sangat humanis karena lebih mengutamakan aspek pencegahan dan pembinaan dibandingkan sekadar penindakan.
“Aparatur desa jangan berjalan sendiri-sendiri. Jika ada kendala administratif maupun hukum, segera konsultasikan dengan instansi pembina, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten,” tegas Lahmuddin di hadapan para peserta.
Selain penguatan kapasitas aparatur, Wabup juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan partisipasi publik. Ia meminta agar setiap program pembangunan dijalankan secara terbuka melalui musyawarah desa sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Di sisi lain, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut melakukan pengawasan sosial.
“Desa yang maju lahir dari kombinasi pemerintahan yang amanah serta warga yang sadar hukum dan aktif mengawal pembangunan,” tutupnya. (JM)
























