BOALEMO (JM) – Pemerintah Kabupaten Boalemo memastikan pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan aman, tertib, dan transparan. Langkah ini ditandai dengan aksi monitoring langsung oleh Wakil Bupati Boalemo di tiga wilayah sekaligus, yakni Kecamatan Dulupi, Paguyaman, dan Wonosari, Sabtu (25/7).
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku.
Dalam peninjauannya, Wakil Bupati Boalemo menegaskan bahwa BPD memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah desa. Kehadiran BPD dinilai vital dalam menampung aspirasi warga, menjalankan fungsi pengawasan, hingga mengawal percepatan pembangunan desa.
“Pemilihan anggota BPD merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa. Saya berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan anggota BPD yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Meski kompetisi demokrasi kerap melahirkan perbedaan pilihan, ia mengimbau para calon dan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Menurutnya, dinamika politik desa harus disikapi secara dewasa.
Ia berpesan agar calon terpilih nantinya dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun sinergitas dengan kepala desa dan perangkatnya. Sementara bagi calon yang belum terpilih, diharapkan terus memberikan kontribusi positif demi kemajuan wilayah setempat.
“Siapapun yang terpilih nantinya adalah putra-putri terbaik desa yang memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, keberhasilan tata kelola pemerintahan desa disebut sangat bergantung pada kolaborasi lintas elemen, mulai dari BPD, kades, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Apresiasi tinggi turut disampaikan kepada panitia penyelenggara, pemerintah kecamatan, serta jajaran keamanan yang berhasil menjaga situasi tetap kondusif.
Lewat pengawasan intensif ini, Pemkab Boalemo berharap anggota BPD yang nantinya dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong partisipasi publik, dan mengakselerasi pembangunan dari tingkat tapak. (JM)
