BOALEMO (JM) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dalam rangka optimalisasi layanan kesehatan, Kamis (16/10/2025), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo beserta jajarannya.
Mewakili Komisi IV, dr. Darsianti Tuna menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian positif yang telah diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. Salah satunya adalah tingkat Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai 98 persen. Selain itu, Dinas Kesehatan Boalemo juga memiliki dana talangan sebesar Rp250 juta per tahun yang digunakan untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar dalam program UHC atau BPJS Kesehatan.
“Kami apresiasi kepada pencapaian Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo karena UHC mereka sudah 98%, dan juga Dinkes Boalemo memiliki dana talangan sebesar Rp250 juta per tahun. Jadi mereka yang tidak terkafer di UHC atau yang tidak terkafer BPJS Kesehatan, mereka bisa terkafer oleh dana talangan,” ujar Darsianti.
Apresiasi kedua, kata aleg Fraksi PPP itu, adalah capaian ODF (Open Defecation Free) atau orang bebas BAB sembarangan, di mana Kabupaten Boalemo berada di urutan kedua di Provinsi Gorontalo dengan persentase capaian mencapai 82%. Dari 82 desa, sudah sekitar 69 desa yang telah ODF.
Selain itu, dari 11 puskesmas di Boalemo, meskipun sebagian tidak memiliki fasilitas rawat inap, seluruhnya telah menyediakan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.
“Sesuai Permenkes, seluruh puskesmas non rawat inap wajib menyediakan fasilitas UGD, dan itu sudah dilakukan Dinkes Boalemo. Artinya, dari beberapa cakupan yang harus kita carikan solusinya, Alhamdulillah Dinkes Kabupaten Boalemo bagus sekali,” jelasnya.
Ke depan, Komisi IV Deprov Gorontalo memiliki beberapa target, di antaranya menyangkut tenaga kerja yang sudah menjadi pekerja namun masih dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima iuran BPJS. Komisi IV juga akan meninjau langsung ke setiap kabupaten/kota untuk melihat persentase kasus ODF di Provinsi Gorontalo.
