Home / Parlemen

Kamis, 28 April 2022 - 17:15 WITA

Komisi III Gelar RDP Dengan Dinas PU dan Kontraktor, Evaluasi Progres Proyek Didanai PEN

POHUWATO (JM) – Anggota Komisi III DPRD Pohuwato mempertanyakan progres pekerjaan kepada dinas PU dan kontraktor proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN). Pasalnya sudah mau berakhirnya masa pekerjaan program tersebut, masih ada pekerjaan yang belum selesai.

Ketua Komisi III Beni Nento dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengatakan, DPRD masih mengacu kepada adendum pertama atas program tersebut. Sementara setelah diberikan adendum pertama, namun program yang ada belum juga selesai dikerjakan.

“Kalau kita berikan lagi adendum, maka tentu ada rekomendasi dari DPRD yakni harus diberikan sanksi pembayaran denda kepada kontraktor atau pihak ketiga,” tegas Beni di RDP Komisi III, Kamis, (28/4/2022).


Bahkan dalam pertemuan itu, terungkap kendala penyelesaian pembangunan ini karena kurangnya dukungan AMP.

” AMP- nya kan dari Kota, sementara rata – rata pihak ketiga di luar Pohuwato itu, bergantung pada AMP milik satu orang. Sehingga dukungan AMP ya ini kurang,” papar Beni Nento.

Berkaca dari masalah ini, DPRD pun akan memberikan rekomendasi kepada pihak ULP untuk mengevaluasi rekanan dalam pekerjaan Infrastruktur menggunakan dana PEN. (eki)

Share :

Baca Juga

Parlemen

Ketua DPRD Nasir Giasi Pimpin Penyerahan Bantuan Fraksi Golkar Untuk Dua Keluarga Korban Kebakaran

News

Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Rachmat Gobel Minta Persoalan Pupuk Bersubsidi Harus Tuntas

Parlemen

Reses, Hardi Mopangga Sampaikan Ini Kepada Kades

Kabupaten Pohuwato

Aleg PKS Otan Mamu Terima Keluhan Rakyat, RTH Paguat Diminta Jadi Lapangan Olahraga dan Kesenian

Parlemen

Hardi Tegaskan DPRD Siap Lebih Optimalkan Fungsi Pengawasan

Parlemen

Komisi I Evaluasi Tahapan Seleksi Perekrutan PPPK di Lingkungan Pemkab Pohuwato

Kabupaten Pohuwato

Ketua Komisi I Amran Anjulangi Siap Kawal Aspirasi Kepsek dan Guru

Parlemen

Otan Mamu Tegaskan Penerapan UU Nomor 17 Tahun 2014 Berlaku Untuk Aleg DPR-RI Bukan Aleg DPRD