GORONTALO (JM) – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Salah satu sorotan utama adalah pemutusan kontrak pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie, lambannya progres pekerjaan fisik, serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, I Wayan Sudiarta, dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/6/2025).
“Fraksi Golkar memberikan perhatian serius terhadap persoalan pemutusan kontrak proyek RS Ainun yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan. Ini harus menjadi evaluasi mendalam,” tegas Wayan.
Fraksinya juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran akibat lambannya pelaksanaan sejumlah proyek fisik, yang berimbas langsung pada tingginya angka SILPA. Kondisi ini, menurut Fraksi Golkar, berdampak negatif terhadap kualitas layanan publik, percepatan pembangunan, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Tingginya SILPA menandakan bahwa realisasi anggaran belum optimal dan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu program prioritas daerah,” tambahnya.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai temuan serta rekomendasi DPRD, dan memastikan langkah tindak lanjut yang konkret.
“Diperlukan optimisme dan komitmen kuat dari kepala daerah untuk menjawab harapan masyarakat melalui pelaksanaan anggaran yang efisien, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik,” tutup Wayan.
