BOALEMO (JM) — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 21/11/2025. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Aris Munandar Rahim selaku Sekretaris Fraksi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyampaian nota keuangan dan dokumen RAPBD 2026, meski kondisi fiskal tengah tertekan akibat penurunan signifikan TKDD.
Fraksi Gerindra menyatakan menerima RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, namun menyampaikan sejumlah koreksi dan catatan yang diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Fraksi menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus disusun realistis, berpihak pada rakyat, dan bebas dari pemborosan anggaran. Penurunan pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp712 miliar kami nilai perlu menjadi perhatian utama,” tegas Aleg Aris Munandar.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa membebani masyarakat, dengan digitalisasi pajak dan penertiban aset yang dituntut menghasilkan peningkatan pendapatan yang nyata serta berharap Pemerintah daerah memperjuangkan alokasi transfer pusat melalui penyusunan program yang berkualitas.
Pada kesempatan yang sama Fraksi Gerindra menyampaikan empat catatan strategis, yaitu:
- APBD harus berpihak pada rakyat kecil, bukan pada belanja birokrasi.
- Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
- Kinerja OPD yang rendah harus dievaluasi, termasuk efisiensi program dan capaian output.
- Fraksi Gerindra mengusulkan pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas kinerja, optimalisasi waktu, serta penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan tugas kedewanan.
Pandangan umum tersebut ditutup dengan harapan agar seluruh catatan fraksi dapat dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan RAPBD 2026.
