Home / Pemprov Gorontalo

Senin, 22 Maret 2021 - 23:38 WITA

40 Pejabat Administrator Pemprov Gorontalo Ikut Ujian Sertifikasi PBJP

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memasangkan kartu peserta kepada Pejabat Pengadaan usai membuka pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di aula Badan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (22/3/2021). (Foto: ADC)

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba memasangkan kartu peserta kepada Pejabat Pengadaan usai membuka pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di aula Badan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (22/3/2021). (Foto: ADC)

GORONTALO (JM) – Sebanyak 40 Pejabat Adminitrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di aula Badan Pelatihan dan Pendidikan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (22/3/2021).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba tersebut akan dilaksanakan selama dua hari untuk pelatihan dan satu hari untuk ujian sartifikasi.

Sekda Darda dalam sambutannya mengatakan, proses PBJ pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, PBJP harus dikelola oleh SDM pelaku pengadaan yang kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian PBJ, agar tidak terjadi permasalahan apalagi sampai pada persoalan hukum.

Baca Juga  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Sambut Kedatangan Mantan Wapres Jusuf Kalla

“Sehingga saya memandang pelatihan PBJP ini sangat penting terutama untuk membekali seluruh pejabat adminitrator atas informasi dasar terkait PBJ untuk mengakomodir permasalah yang terjadi,” jelas Darda.

Darda berharap pengguna anggaran, KPA/PPK bisa menjaga amanah dan kepercayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas karena KPA/PPK merupakan mekanisme yang melekat secara langsung di dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kaban Diklat Tajudin Pata menjelaskan tujuan kegiatan pelatihan untuk meminimalisir kesalahan dalam setiap proses pelelangan sehingga yang didapat lebih maksimal.

Baca Juga  Investor Dari Jakarta Siap Bangun Pabrik Ban dan Home Industri di Boalemo 

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 74 ayat 1 huruf d, bahwa PPK atau pejabat pengadaan yang dijabat oleh ASN, TNI Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 Desember 2023.

“Kegiatan ini juga untuk menindaklanjuti kebijakan Gubernur Gorontalo bahwa eselon tiga wajib bersertifikat BPJ. Ini juga sejalan dengan prepres dan saya kira kebijakan pak Gubernur sangat tepat untuk kita laksanakan,” imbuhnya. (JM)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Kabar Gembira..!! 317.070 Liter Minyak Goreng Pekan Depan Bakal Tiba di Gorontalo

Pemprov Gorontalo

Wakil Gubernur Idris Rahim Salurkan Insentif Kepada 192 Mubalig

Pemprov Gorontalo

Gubernur Rusli Habibie Minta Fasilitas Perbatasan Atinggola Dilengkapi Untuk Posko Larangan Mudik

Pemprov Gorontalo

Gubernur Rusli Habibie Dukung DOB Kabupaten Bone Pesisir

Kabupaten Pohuwato

Gubernur Hamka Tegaskan Pemprov Gorontalo Siap Renovasi Kediaman Silvana Lamanda, Membanggakan Gorontalo di Sea Games Vietnam

Kabupaten Boalemo

Terima Kasih Pak Gubernur Rusli Habibie, Bawa Bantuan Untuk Warga Kecamatan Dulupi

Pemprov Gorontalo

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer Kagum Dengan Pembangunan di Kabupaten Pohuwato

Pemprov Gorontalo

Gubernur Rusli Habibie Targetkan 75 Persen Vaksinasi Akhir Desember