BOALEMO (JM) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boalemo, Nurdin, menekankan pentingnya percepatan penataan aset serta perluasan akses masyarakat dalam pelaksanaan program Reforma Agraria Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Kamis (30/4).
Dalam arahannya, Sekda Nurdin menginstruksikan agar pelaksanaan program dilakukan secara efisien. Mengingat kondisi anggaran yang menuntut efisiensi, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memanfaatkan kegiatan yang sudah berjalan tanpa harus selalu merancang program baru.
“Kita ini dalam kondisi efisiensi, sehingga diperlukan kelincahan setiap OPD untuk menyesuaikan program yang sudah ada. Tinggal bagaimana memaduserasikan kegiatan tersebut agar selaras dengan target Reforma Agraria,” ujar Sekda Nurdin.
Ia menambahkan, beberapa program sektoral seperti optimasi lahan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dapat langsung diintegrasikan. Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung penataan aset sekaligus mendongkrak akses ekonomi masyarakat secara langsung.
Selain efisiensi program, Sekda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data. Ia menegaskan bahwa program Reforma Agraria harus berpihak pada penuntasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Boalemo.
Tercatat sebanyak 35.126 jiwa penduduk Boalemo yang masuk dalam kategori desil 1 (kemiskinan ekstrem). Sekda meminta kelompok ini menjadi prioritas utama sasaran program.
“Kelompok masyarakat pada desil 1 ini harus menjadi prioritas, sehingga program Reforma Agraria benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Nurdin memaparkan rencana strategis pengembangan sektor peternakan di UPT Polohungo. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat parental stock dan hatchery melalui skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
“UPT Polohungo akan kita dorong melalui skema KSP dengan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Aset tetap milik pemerintah daerah, namun manfaat ekonominya berjalan melalui hilirisasi peternakan,” jelas Nurdin.
Mengakhiri arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terus konsisten mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pasca-sertifikasi. Ia berharap Rakor GTRA ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat implementasi Reforma Agraria di Bumi Boalemo.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Boalemo, Kepala beserta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, serta perwakilan instansi vertikal terkait lainnya. (JM)
