JAKARTA (JM) – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus bergerak cepat untuk mencari solusi atas keterbatasan permodalan yang dihadapi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah konkret ini diwujudkan melalui pertemuan koordinasi dan konsultasi langsung dengan Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI, Bapak Ismet Syahputra, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Boalemo memaparkan kondisi riil di lapangan, di mana pelaku usaha mikro masih kesulitan mengakses modal serta minimnya penguatan kelembagaan penyalur pembiayaan di daerah. Menanggapi hal tersebut, PIP menyatakan kesiapannya untuk mendukung melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Program UMi menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan (non-bankable). Namun, Direktur PIP menekankan bahwa dukungan ini memerlukan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan lembaga penyalur non-perbankan yang kredibel.
Beberapa kriteria utama bagi lembaga penyalur (seperti Koperasi atau BUMD) meliputi, Telah beroperasi minimal 2 tahun, Memiliki kinerja keuangan yang sehat dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) ≤ 5% dan Memiliki tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang memadai.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Dinas Kumperindag Kabupaten Boalemo telah menyusun rencana aksi strategis guna memastikan program ini segera terelialisasi:
Identifikasi Lembaga: Melakukan inventarisasi koperasi dan BUMD yang berpotensi menjadi penyalur.
Pembinaan Intensif: Melakukan pendampingan tata kelola bagi calon lembaga penyalur agar memenuhi standar PIP.
Sinergi Lintas Sektor: Membangun ekosistem pembiayaan terintegrasi bersama OPD terkait dan perbankan.
Validasi Data UMKM: Melakukan verifikasi kelayakan bagi calon penerima manfaat pembiayaan UMi.
Penyusunan Skema: Menyiapkan konsep penyaluran dan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan.
Sosialisasi Masif: Mengedukasi pelaku UMKM mengenai mekanisme akses modal UMi.
Dukungan Regulasi: Menginisiasi kebijakan daerah untuk memperkuat legalitas lembaga penyalur non-perbankan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemkab Boalemo dan PIP Kemenkeu RI. Fokus utama bukan hanya pada pemberian modal, tetapi juga penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo secara berkelanjutan. (JM)
