JAKARTA (JM) – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus memacu percepatan revisi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi Peraturan Daerah sebagai upaya mendukung arah pembangunan daerah.
Percepatan ini dinilai krusial karena mencakup berbagai sektor prioritas, seperti pengembangan Pelabuhan Tilamuta, peningkatan akses jalan, serta sektor pertanian, perkebunan, hasil bumi, hingga pariwisata.
Sebagai bagian dari langkah koordinasi, Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali bersama jajaran menghadiri pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Turut mendampingi, Sekretaris Dinas PUPR Roni Taningo, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Boalemo, termasuk Ketua DPRD Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Ketua Iwan Woluwo dan Husain Etango, serta Ketua Fraksi Partai Demokrat Hardi Syam Mopangga.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Widyawati ST. M.Sc menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap proses percepatan revisi RTRW Boalemo.
“Alhamdulillah, kami disambut baik. Ibu Dirjen bahkan menyatakan siap mensupport dan memfasilitasi percepatan RTRW Kabupaten Boalemo,” ungkap Wakil Bupati Lahmuddin kepada newsnesia.id.
Saat ini, dokumen RTRW masih dalam tahap evaluasi data dan dokumen teknis oleh Kementerian ATR/BPN. Setelahnya, akan dilanjutkan dengan rapat lintas sektor guna memperoleh persetujuan substansi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
“Ibu Dirjen sudah memberikan jadwal percepatan. Jika tidak ada kendala, penetapan RTRW ini ditargetkan rampung paling lambat Agustus 2025,” tambah Lahmuddin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya Dirjen Tata Ruang, atas komitmen mereka memfasilitasi berbagai kendala teknis, termasuk isu batas wilayah antarkabupaten/kota, agar penyusunan RTRW tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku dan kepentingan umum. (*)
