Jakarta (JM) – Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Boalemo, melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) di Jakarta. Dalam rombongan tersebut turut hadir Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho, Wakil Ketua DPRD Husain Etango, Ketua Komisi III Mohammad Amin, Ketua Fraksi Partai Demokrat Hardi Syam Mopangga, serta Sekretaris Dinas PU Boalemo, Roni Taningo. Senin, (17/03/2025).
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (FID) Kementerian PU-PR RI, Krisno Yuwono, ST, MT, beserta jajaran.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan pembukaan kembali anggaran infrastruktur daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pasca ketetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
“Bapak Bupati Boalemo baru-baru ini menerima informasi bahwa alokasi DAK untuk pembangunan infrastruktur daerah mulai dikembalikan. Berdasarkan informasi tersebut, beliau meminta kami untuk datang langsung ke Kementerian PU guna memastikan kebenarannya,” jelas Wakil Bupati Lahmuddin Hambali.
Ia juga menambahkan bahwa kunjungan ini diperkuat oleh kondisi minimnya anggaran infrastruktur dalam APBD Kabupaten Boalemo tahun 2025.
“Setelah kami dilantik dan mengecek struktur APBD, khususnya anggaran untuk infrastruktur di Dinas PU, ternyata masih nihil. Padahal, kebutuhan infrastruktur sangat mendesak, sementara kami selama ini hanya bergantung pada dua sumber utama, yakni DAU spesifik dan DAK,” ungkap Lahmuddin.
Lahmuddin berharap kunjungan ini dapat membawa harapan baru bagi masyarakat Boalemo terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Kepala Pusat FID Kementerian PU-PR, Krisno Yuwono, ST, MT, mengapresiasi kunjungan serta masukan yang disampaikan oleh rombongan dari Boalemo.
“Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa terealisasi. Namun, perlu diketahui bahwa di Kementerian PU sendiri sedang dilakukan efisiensi anggaran sekitar Rp18 triliun. Jadi, mari kita berdoa bersama agar alokasi DAU spesifik maupun DAK untuk infrastruktur daerah dapat kembali dibuka oleh pemerintah pusat,” ujar Krisno Yuwono. (JM)
