JAKARTA (JM) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pembangunan nasional harus berkeadilan dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, bukan semata berorientasi pada investasi.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat yang juga harus dilibatkan dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” kata Nusron.
Menurutnya, Reforma Agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, tetapi juga penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. Program tersebut dijalankan melalui dua tahapan integral, yakni penataan aset dan penataan akses.
Pemerintah, lanjutnya, juga memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan skala besar. Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali dan dialokasikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hingga pembangunan perumahan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Nusron menyebut Reforma Agraria merupakan solusi atas ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting menuju pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan dengan tujuan akhir menyejahterakan rakyat Indonesia. (*)
