Oleh: Wahyudin Moridu
Kemiskinan di Kabupaten Boalemo bukan hanya soal pendapatan yang rendah, tapi juga soal keterisolasian. Tentang warga desa yang harus menempuh jalan berlumpur berjam-jam untuk menjual hasil panen jagung mereka. Tentang anak-anak yang terancam putus sekolah bukan karena malas belajar, tetapi karena biaya yang tak terjangkau. Tentang para pelaku UMKM kecil yang penuh semangat, namun tak memiliki cukup modal untuk bertahan dan berkembang.
Data BPS per 30 November 2024 mencatat 17,83% penduduk Boalemo hidup di bawah garis kemiskinan—angka tertinggi di Provinsi Gorontalo. Angka ini membuat hampir satu dari lima warga Boalemo masih bergelut dengan kesulitan dasar: akses jalan, pendidikan, dan ekonomi.
Baru-baru ini, saat saya melaksanakan kegiatan reses di beberapa desa di Boalemo, saya mendengar langsung keluhan dan harapan itu. Warga menyampaikan aspirasi bantuan dana UMKM, perbaikan akses jalan desa, biaya pendidikan anak-anak mereka, hingga permintaan bantuan bibit jagung yang semakin sulit dijangkau.
Aspirasi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari ukuran fisik atau nilai proyeknya. Infrastruktur bukan hanya tentang beton dan aspal, tapi tentang membuka ruang hidup yang lebih layak. Jalan yang dibangun bukan hanya mempermudah distribusi hasil panen, tapi juga membuka jalan penghidupan. Bantuan bibit bukan sekadar subsidi, melainkan dukungan langsung terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.
Kita tidak bisa membiarkan kemiskinan terus hidup di tengah pembangunan yang tidak merata. Sebab, pembangunan yang tidak adil justru memperdalam ketimpangan. Masih banyak desa yang tertinggal karena tak masuk skala prioritas. Dan terlalu banyak warga yang merasa jauh dari negara, karena akses dasar saja belum mereka nikmati.
Sebagai anggota DPRD, saya meyakini bahwa tugas kami bukan hanya mengesahkan anggaran, tapi juga memastikan bahwa setiap sen APBD berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Pembangunan harus berbasis data, menyasar daerah dengan angka kemiskinan tinggi, dan menjawab kebutuhan yang nyata. Kita juga perlu mendorong pola pembangunan padat karya, agar proyek-proyek yang dikerjakan bisa sekaligus membuka lapangan kerja untuk warga sekitar.
Boalemo harus dibangun dari pinggiran. Dari dusun-dusun yang selama ini hanya menjadi penonton pembangunan. Karena di balik angka 17,83% itu ada wajah anak-anak desa yang bermimpi bisa sekolah tinggi, petani yang bersemangat ingin panen melimpah, dan ibu-ibu kreatif yang ingin usahanya diperluas.
Karena pada akhirnya, tanggung jawab membangun daerah ini bukan hanya ada di pundak pemerintah, tapi juga di dada setiap anak muda, termasuk saya, yang percaya bahwa perubahan itu mungkin. Kita tidak bisa terus berharap pada keajaiban, sementara tangan-tangan rakyat kecil masih menggenggam harapan yang sederhana: jalan yang bisa dilalui, sekolah yang bisa diakses, dan ladang yang bisa ditanami.
Sebagai anak muda yang diberi amanah di lembaga legislatif, saya tahu bahwa suara saya di ruang sidang harus menjadi gema dari suara rakyat di ujung desa. Dan saya percaya, politik akan menemukan maknanya yang sejati saat digunakan untuk menyambung impian mereka yang nyaris menyerah.
Mungkin saya belum bisa menjawab semua harapan itu sekarang. Tapi saya akan terus berdiri di tengah rakyat, mendengarkan mereka, menyuarakan mereka, dan memperjuangkan mereka—karena di situlah harga dari kepercayaan ini.
Bagi saya, membangun Boalemo bukan hanya tentang membenahi infrastruktur, tapi juga tentang membangkitkan harga diri masyarakatnya. Agar anak-anak petani bisa bermimpi setinggi langit, tanpa takut terhalang lumpur jalanan atau derita kemiskinan.
Sebab sejauh apapun kita melangkah, rumah yang paling layak kita perjuangkan adalah rumah yang bisa membesarkan harapan—dan itu bernama Boalemo.
