Home / BPN

Selasa, 17 November 2026 - 23:33 WITA

Komitmen Percepatan Reforma Agraria, Kantah Boalemo Ikuti Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan 2026

BOALEMO – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo terus mematangkan langkah strategis dalam menyukseskan program Reforma Agraria di wilayah kerjanya. Pada Senin, 16 November 2026, jajaran satuan kerja ini berpartisipasi aktif dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Forum evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sekaligus memetakan progres fisik maupun administratif dari seluruh rangkaian program yang telah berjalan sepanjang tahun anggaran. Selain meninjau realisasi target, pertemuan virtual tersebut juga difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan teknis di lapangan agar dapat segera dirumuskan solusi penyelesaiannya secara cepat dan terukur.

Melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas lini dalam forum ini, seluruh pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan di Kabupaten Boalemo diharapkan dapat tuntas tepat waktu dengan hasil yang optimal. Langkah akselerasi ini menjadi bagian krusial dalam memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari program penataan aset dan pemberdayaan ekonomi berbasis pertanahan yang berkelanjutan. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah

BPN

Wamen ATR/Waka BPN Minta Pemprov Kalteng Aktif Selesaikan Masalah Pertanahan Lewat GTRA

BPN

Kantor Pertanahan Boalemo Lantik Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL 2026

BPN

Tanahmu Belum Terpetakan? Manfaatkan Fitur Swaplotting di Aplikasi Sentuh Tanahku

BPN

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

BPN

Bukan di BPN, Inilah Instansi Berwenang Terkait Pengurusan Pajak Tanah

BPN

Di Ujung Indonesia, Pulau Kecil Terluar Dijaga dengan Kepastian Hukum Hak atas Tanah

BPN

Menteri Nusron Ungkap Rencana Pembagian Peran Kementerian ATR/BPN dan LPRA dalam Penyelesaian Konflik Agraria