Home / BPN

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:01 WITA

Kantah Boalemo Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Peternakan Ayam Broiler dan Hatchery Pemda di Desa Polohungo

BOALEMO (JM) – Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan peninjauan lapangan di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan Non Berusaha guna penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi rencana pembangunan farm peternakan ayam broiler dan hatchery milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi yang diajukan dengan kondisi faktual di lokasi. Dalam peninjauan ini, aspek-aspek yang diperiksa mencakup pemanfaatan ruang, kondisi fisik lahan, hingga potensi dukungan kawasan sekitar terhadap keberlangsungan rencana pembangunan.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk menjamin penerbitan pertimbangan teknis pertanahan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, langkah ini merupakan wujud dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo terhadap pembangunan daerah di sektor peternakan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Melalui peninjauan lapangan ini, seluruh rangkaian tahap perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Boalemo diharapkan dapat berjalan tertib, tepat sasaran, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. (JM)

Share :

Baca Juga

BPN

Kementerian ATR/BPN Jaga Eksistensi Hak Adat Lewat Pendaftaran Tanah Ulayat di Jambi

BPN

Kumpulkan Jajaran di Jatim, Menteri Nusron: Masuki Periode Transformasi Organisasi dan Layanan, Tempatkan Rakyat sebagai Raja yang Harus Dilayani

BPN

Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Tetap Jalankan Layanan Publik di Masa WFH

BPN

FGD Bersama Komisi II DPR RI, Wamen Ossy: RUU Administrasi Pertanahan untuk Wujudkan Sistem Pertanahan yang Lebih Baik

BPN

Kenali Prosedur dan Syarat Pemecahan Bidang Tanah

BPN

Awal 2026, Kementerian ATR/BPN Targetkan Peningkatan Akurasi Data Pertanahan

BPN

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun

BPN

Dokumen Wakaf Hilang? Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Cara agar Tanah Tetap Bisa Disertipikatkan